Info Lowongan Kerja

Hubungan diplomatik beserta aturan-aturannya tumbuh dan berkembang seiring dengan berdirinya bangsa-bangsa besar dalam sejarah. Romawi, Persia, Yunani, China dan bangsa-bangsa lainnya telah mengembangkan praktek pengiriman duta untuk mewakili bangsanya di tempat lain. Seiring berjalannya waktu, praktek ini meluas. Bangsa-bangsa mulai mengakui bahwa duta yang dikirim bangsa lain pada hakikatnya mewakili bangsa dan pemerintahnya, sehingga pihak penerima tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas sang duta. Praktek-praktek ini pun kemudian diterima oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi. Dengan semakin banyaknya pihak yang menerima praktek-praktek ini, hubungan diplomatik beserta aturan-aturan main yang menyertainya melembaga menjadi kebiasaan internasional. Selama berabad-abad kemudian, hukum kebiasaan internasional di bidang hubungan diplomatik menjadi panduan bangsa-bangsa dalam melaksanakan hubungannya dengan bangsa lain.

Usaha negara-negara melakukan kodifikasi hukum diplomatik telah dimulai paling tidak sejak awal abad XIX. Pada tahun 1815, negara-negara Eropa menyepakati The Vienna Regulation of 1815, yang mengatur klasifikasi kepala-kepala misi diplomatik. Pada tahun 1895, The Institute of International Law telah mengadopsi draft kodifikasi hukum diplomatik. The Havana Convention on Diplomatic Officers tahun 1928 dan The Harvard Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities tahun 1932 disusun untuk semakin mempertajam ide pengkodifikasian hukum diplomatik. Baru pada tahun 1961, kodifikasi hukum diplomatik mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya The Vienna Convention on Diplomatic Relations. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1964. Untuk melengkapi Konvensi ini, negara-negara menyepakati The Vienna Convention on Consular Relations pada tahun 1963 dan The UN Convention on Special Missions pada tahun 1969.

Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 melalui UU No 1 Tahun 1982, sementara The UN Convention on Special Missions diratifikasi melalui UU No 2 Tahun 1982. Untuk melengkapi dasar hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia, UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disahkan. Sementara Keputusan Presiden No 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri No SK 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ditetapkan untuk menyediakan kerangka hukum bagi pelaksanaan tugas perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Departemen Luar Negeri (Deplu) diberi kewenangan untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan hubungan luar negeri, termasuk menyiapkan Pejabat Dinas Luar Negeri, baik untuk bertugas di Pusat maupun di Perwakilan-Perwakilan Indonsia di luar negeri. Sebagaimana diatur dalam UU Hublu, aparatur hubungan luar negeri terdiri dari Kepala Perwakilan RI, Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) dan pejabat-pejabat yang berasal dari luar Deplu yang ditempatkan di Perwakilan RI untuk melaksanakan tugas dan fungsi instansinya. PDLN, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 UU Hublu adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. PDLN terdiri dari

(a) Pejabat Diplomatik dan Konsuler (PDK/Diplomat), yaitu PDLN pelaksana kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah RI di negara penerima dan/atau organisasi internasional.

(b) Pejabat Non Diplomatik, yaitu PDLN penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan yang merupakan unsur penunjang diplomasi dan terdiri dari Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT) dan Petugas Komunikasi (PK).