Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

Jenis-Jenis BUMN

1. Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas ( PT ) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2. Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.

3. Perusahaan Umum (Perum)
Sejenis perusahan badan pemerintah yg mengelola sarana umum.

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut:

Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha 
Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan 
Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan 
Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang 
Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan 
Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat 
Sebagai sumber pemasukan negara 
Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara 
Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public 
Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank 
Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan 
Tujuan Pendirian BUMN:

Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara 
Mengejar dan mencari keuntungan 
Pemenuhan hajat hidup orang banyak 
Perintis kegiatan-kegiatan usaha 
Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah